REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mempercepat pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Satunya dengan mendorong masuknya investasi ke wilayah perbatasan.
Direktur Jendral Pengembangan Daerah Tertentu (Dirjen PDTu) Kementerian Desa PDTT, Suprayoga Hadi, mengatakan, pihaknya mendorong agar ada insentif dan kemudahan-kemudahan bagi investor agar mau menanamkan modalnya di perbatasan. Kementerian Desa pun sudah membuat buku potensi-potensi perbatasan yang bisa menjadi panduan bagi investor untuk berinvestasi.
“kita sudah launching buku potensi investasi perbatasan atau border investment submit, sebagai panduan bagi para investor kalau mau bangun perbatasan. Sekarang kita dorong agar ada insentif terhadap investor. Baik berupa kemudahan izin dan insentif lainnya,” ujar Suprayoga dalam diskusi media di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Jumat (1/4).
Suprayoga menambahkan, pendekatan investasi perbatasan sangat penting karena selama ini perbatasan dibangun hanya dengan dua pendekatan, yakni security aproach(pendekatan keamanan) dan prosperity aproach (pendekatan kesejahteraan). Pemerintah sebelumnya juga belum pernah bicara investment atau pertumbuhan untuk mempercepat pembangunan perbatasan.
“Itulah sebabnya perbatasan selalu tertinggal karena tidak dianggap grouth area (pusat pertumbuhan). Perbatasan hanya dianggap daerah tertinggal yang perlu disejahterakan saja. Ini satu kekurangan yang kita lengkapi. Kita launching terobosan,” imbuhnya.
Suprayoga menuturkan, model investment aproach yang digalakkan Kementerian Desa PDTT menjadi sebuah paradigma baru yang disambut baik oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun Badan Pengawasan Kawasan dan Pembangunan (BPKP). Apalagi selama ini belum ada yang mempunyai data komprehensif tentang potensin investasi di perbatasan.
“Dula kita kenal LP3EI, ada koridor-koridor pembangunan ekonomi. Coba lihat apakah ada yang menyentuh perbatasan? Ternyata tidak ada. Koriodor Sumatera, koridor Kalimantan, koridor Sulawesi dan Papua semua tidak ada yang menyentuh perbatasan. Ini yang kita benahi,” jelasnya.
“Perbatasan selama ini di-ignore dalam konteks koridor ekonomi. Makanya kami menambah paradigma menjadi investment aproach. Sekarangt BPKP ikut mendorong dan Menko Perekonomian juga mendukung. Ini isu besar yang sangat visible untuk diekspose. Perbatasan harus kita jadikan grouth centre dan grouth area,” imbuhnya.
Lebih jauh, Suprayoga menjabarkan, dalam lima tahun, yakni 2015-2019 pihaknya mempunyai lokus prioritas yang meliputi 187 kecamatan di 41 kab/kota se-Indonesia. Adapun anggaran yang kini dikelola Ditjen PDTU tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun, namun tahun ini berkurang menjadi Rp1 triliun.
“Konteksnya kita perhatian khusus. Ada dana tambahan sekitar Rp500 miliar khsus untuk perbatasan dan pulau terluar. Jadi ada penekanan khusus, yakni sekitar 77% hanya untuk perbatasan dan pulau terluar,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
