REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum berencana untuk mendesain sistem pengawasan tempat pemungutan suara berbasis teknologi sehingga lebih transparan bagi masyarakat.
"Prosesnya nanti bisa diakses oleh masyarakat, mulai dari tahap pemungutan suara hingga penghitungan suara di tiap TPS," ujar Ketua Bawaslu Nasrullah dalam acara diskusi politik di Universitas Negeri Jakarta, Jum'at.
Nasrullah mengatakan melalui sistem tersebut hasil penghitungan suara di TPS berupa lembar C1 dan sertifikasi berita acara bisa didokumentasikan sehingga bisa mencegah perselisihan usai pilkada.
Pada awalnya sistem tersebut direncanakan akan dirilis pada tahun 2019 pada pemilu presiden, namun Nasrullah akan berupaya untuk mempercepat sistem tersebut agar bisa digunakan pada pilkada 2017.
Sehubungan dengan rencana tersebut, Nasrullah mengajak kalangan mahasiswa maupun akademisi untuk ikut berperan dalam pengembangan teknologi yang akan dipakai pada sistem tersebut.
"Kami butuh bantuan teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan aplikasinya, nanti akan kami buatkan lombanya juga agar lebih menarik," tukas Nasrullah.
Selain proses pemilihan dan penghitungan yang dinilai kurang transparan, Nasrullah juga menilai salah satu faktor terjadinya perselisihan pada pemilu atau pilkada adalah jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
"Daftar pemilih ini kerap jadi masalah sejak 2003, sepanjang belum ada badan seperti ini jangan harap akan berhasil dan membuahkan pemilu yang bersih," tutur Nasrullah menjelaskan.
Merespons pernyataan tersebut, Komisioner KPU DKI Jakarta M. Sidiq Sabri mengatakan pihaknya akan memastikan jumlah pemilih tetap di DKI Jakarta melalui survei yang dilakukan secara "door-to-door".
"Akan kami datangi tiap penduduk, apakah sesuai dengan daftar pemilih tetap yang terdata di pilkada sebelumnya," kata Sidiq.
KPU DKI berencana melakukan aksi tersebut mengingat tingginya tingkat mobilitas penduduk di Jakarta sehingga bisa berubah cepat dalam waktu singkat.
"Contohnya saja, penduduk Jakarta itu beda (jumlahnya) saat siang dan malam. Atau bisa juga ada penduduk yang sudah pindah ke daerah lain atau meninggal," kata Sidiq.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
