REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Setelah masyarakat menolak rencana pembangunan gedung baru DPR RI. DPR RI berencana untuk membangun perpustakaan mewah terbesar se-Asia dengan anggaran sebesar Rp 572 miliar.

Namun Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menilai rencana pembangunan perpustakaan mewah tersebut hanya akan menghamburkan uang.

"Pertama FITRA menilai pembuatan perpustakaan DPR tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga proyek perpustakaan ini harus ditinjau kembali agar tidak menyalahi aturan," seperti pesan tertulis Yenny yang diterima Republika.co.id, Kamis (31/3).

Yenny kemudian melanjutkan yang kedua, karena anggaran sebesar Rp 570 Miliar tidak terdapat dalam alokasi APBN 2016. Sehingga sangat rawan dijadikan bancakan oleh elit-elit tertentu. Sebelumnya yang Pembangunan Gedung DPR harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 700 Miliar.

"Sayangnya diduga angka tersebut diubah-ubah sesuka hati oleh DPR untuk proyek yang berubah ubah namanya," kata dia.

Ketiga, inkonsisten penggunaan angaran tadinya direcanakan untuk membangun gedung DPR menjadi Perpustakaan DPR dengan nominal yang sangat besar. Keempat,  perpustakaan tidak menjadi prioritas, Karena sebenarnya DPR sudah memiliki perpustakaan, bahkan jarang dipakai.

Kelima, pembuatan perpustakaan DPR memiliki potensi mark-up yang tinggi. Karena Budaya baca di DPR masih tergolong rendah. "Keenam, terutama dalam regislasi membuat perpustakanan adalah sebuah kemubaiiran," terang dia.

Ketujuh, proyek ini erat kaitannya dengan Akom, sehingga rencana pembangunan perpustakaan harus ditinjau kembali. Delapan, dalam perencanaan pembangunan DPR tidak transparan dan tidak akuntabel.

Jika DPR ingin membuat perpustakaan terbesar, DPR harus melihat perpustakaan Nasional (contoh Matarman atau medan merdeka), Dalam hal ini, Fitra menilai jika memang ingin membuat perpustakaan terbesar maka lebih baik anggaran tersebut diarahkan untuk Perpustakaan Nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika