REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Electronic road pricing (ERP) yang diklaim mampu mengatasi kemacetan di sejumlah negara, seperti London, Inggris dan Singapura, dinilai tidak bisa langsung diterapkan di Jakarta. Menurut pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, sebelum ERP diberlakukan, Pemprov DKI perlu memperbaiki transportasi umum terlebih dahulu.

"Jadi siapkan betul, dengan mempersiapkan angkutan umumnya. Dan ditentukan pelaksanaan ERP-nya," kata Azas Tigor Nainggolan, Rabu (30/3).

Ia berpendapat, jika transportasi umum tidak diperbaiki dan ERP diberlakukan untuk mengganti 3 in 1, kemacetan di Jakarta tidak akan terurai. Di sejumlah negara Eropa, kata dia, pemberlakuan sistem ERP juga ditunjang dengan alternatif lainnya.

Pemberlakuan ERP menurut dia tergantung Pemprov DKI. Misalkan ingin dikerjakan ERP menurut dia dapat dilakukan 1-1,5 tahun sembari menunggu transportasi umum diperbaiki.

"Sebetulnya sudah lama ERP dan perbaikan angkutan umum diwacanakan 2010. Tapi kan pemda tidak pernah mau mewujudkan," ucap dia.

Ia menegaskan ERP boleh diterapkan jika angkutan umum di Jakarta sudah baik. Atau ERP diterapkan sambil memperbaiki transportasi umum di Jakarta.

"Namun jangan lama-lama," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika