REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan kembali dihidupkannya Garis Besar Haluan Negara (GBNH), tidak akan membawa Indonesia kembali ke Orde Baru.
"GBHN sudah ada sejak 1945. Bung Karno pun sudah menjalaninya," ujarnya dalam Konvensi Nasional tentang Haluan Negara di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/3).
Pria yang akrab disapa HNW itu melanjutkan, sebelum GBHN ditetapkan akan ada banyak masukan dari forum rektor, Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, partai politik dan pihak lainnya.
"Dengan begini, Indonesia bukannya kemana-mana, justru akan menjadi jati diri dalam memajukan negara dan konsekuen sesuai harapan founding fathers and mothers," kata politikus PKS ini.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Indonesia memerlukan rencana jangka panjang yang diputuskan oleh MPR dengan mendapat masukan dari masyarakat. Dia berharap MPR dapat memberikan kajian mendalam dan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.
Dengan adanya GBHN, semoga Indonesia tidak lagi mengikuti 'petunjuk' dari negara dan bangsa lain. "Apalagi dari ahli ekonomi bangsa lain yang justru menyulitkan bangsa sehingga Indonesia dapat dikuasasi," ujar Aburizal.
Indonesia tidak boleh membiarkan batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945 melenceng dari Pembukaan. Karena itu, kata Aburizal, haluan negara dipakai sebegai pintu atau perubahan terbatas dari UUD NRI 1945.
"Kalau batang tubuh dan Pembukaan UUD tidak sejalan, maka nanti undang-undang yang menjadi turunannya juga tidak sejalan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
