Rabu 30 Mar 2016 13:15 WIB

PKS: TNI Pasti Mampu Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Lokasi Provinsi Sulu di Filipina, sarang gerilyawan lokal Abu Sayyaf.
Foto: lowlands-l.net
Lokasi Provinsi Sulu di Filipina, sarang gerilyawan lokal Abu Sayyaf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin yakin dan optimistis pemerintah mampu membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan. Ia pun mengapresiasi langkah cepat pemerintah merespons kasus penyanderaan itu.

"Saya melihat koordinasi Kemenlu, TNI, dan BIN juga Polri sudah baik. Dengan pengalaman dan strategi yang baik, saya yakin TNI bisa mengatasinya dan membebaskan 10 WNI yang disandera. Dulu TNI sukses bebaskan WNI di Somalia," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Menurut Zainuddin, TNI tentunya sudah memiliki strategi efektif, baik persuasif maupun ofensif, yang bisa digunakan dalam operasi pembebasan ini. Namun, politikus PKS ini lebih lanjut mengatakan, selain dari pentingnya operasi pembebasan WNI dari Abu Sayyaf, ada dua hal yang patut menjadi perhatian utama bagi pemerintah pada masa yang akan datang.

Pertama, kata dia, penyanderaan ini merupakan efek dari tidak terselesaikannya masalah regional di Filipina selatan, yaitu separatisme dan terorisme. Dua isu nontradisional ini menjadi pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan.

"Jangan sampai Laut Sulu jadi seperti tanduk Afrika yang rawan pembajakan oleh milisi Somalia. Negara-negara ASEAN sepertinya harus me-review code of conduct dan ASEAN Way. Ini masih dalam wilayah ASEAN, ASEAN sudah men-declare komitmen Masyarakat Keamanan ASEAN sebagai pilar ASEAN Community. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang jamin kasus ini tidak berulang di masa depan jika masalah Filipina selatan tidak selesai," katanya menjelaskan.

Kedua, menurut Zainuddin, penguatan sistem keamanan maritim (maritime security system) Indonesia sudah menjadi keharusan yang harus segera diwujudkan. Sebab, lautan Asia Tenggara sebagian besar berada dalam wilayah kedaulatan dan pengawasan otoritas Pemerintah Indonesia. Berbagai kejahatan lintas negara (trans-national crimes) terjadi di lautan.

Ia menambahkan, pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia dapat terhindar jika pertahanan keamanan di perbatasan laut serta sistem keamanan maritim Indonesia terbangun baik.

"Keamanan laut Asia Tenggara cukup bergantung pada sistem keamanan maritim Indonesia. Karena, kita yang terbesar di regional," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement