REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Apabila tidak dikendalikan, angka kelahiran total (Total Fertility Rate) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diperkirakan akan bertambah 20 persen dalam waktu lima tahun ke depan.
"Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera harus terus ditingkatkan terutama kualitas ber-KB pasangan usia subur," kata Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, dalam Rapat Kerja Daerah Program PPKB Kabupaten Bekasi 2016, Selasa (29/3). Ia mengatakan, rapat kerja itu momentum yang sangat strategis. Sebab, pada 2016 akhir sekaligus awal untuk penyusunan RPJMD periode 2017-2022.
Dikatakan Nenang, efektivitas pengguna kontrasepsi diharapkan dapat berdampak pada menurunnya angka kelahiran total atau TFR (Total Fertility Rate) di Kabupaten Bekasi yang pada 2015 masih berada pada angka 2,18. Apabila TFR tidak dikendalikan, dalam waktu lima tahun ke depan diperkirakan akan bertambah sekitar 20 persen dibanding 2016.
Menurut Neneng, perkiraan tersebut berdasarkan hasil pendapatan keluarga yang dilakukan dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014. Selama kurun tersebut, setiap tahun rata-rata terjadi pertumbuhan jumlah sebesar lima persen. Angka kelahiran total merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.
Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta belum optimalnya penguatan lembaga perlindungan anak dan perempuan, sehingga masih terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ia menekankan perlunya partisipasi perempuan di Kabupaten Bekasi supaya dapat lebih berperan sebagai pelaksana pembangunan, bukan hanya penerima hasil pembangunan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Bekasi selama lima tahun ke depan.
Bupati juga menekankan kepada para camat untuk lebih memperhatikan cakupan jumlah keluarga yang didata. Sebab, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2015, terjadi penurunan jumlah KK yang cukup signifikan sekitar 8,9 persen.
"Dari jumlah 885.347 KK pada tahun sebelumnya menjadi 788.900 KK pada 2015," kata Neneng.
Dalam rapat kerja ini, turut hadir kepala perwakilan BKKBN, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala SKPD, ketua tim penggerak PKK, camat se-kabupaten Bekasi, kepala puskesmas, kepala UPTB PPKB, ketua TU UPTB PPKB, ketua tim penggerak PPK, pos KB, ketua AKU, dan ketua IPKB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
