REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menolak tegas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 April 2016. Penolakan disampaikan Ketua Umum Apkasi, Mardani Maming setelah menerima masukan dari segenap kepala daerah.
"Sikap akhir kami, Apkasi mengambil sikap menolak tegas rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan," kata Mardani kepada Republika, Senin (28/3).
Ia mengungkap ada beberapa alasan yang membuat Apkasi mengambil sikap menolak kebijakan pusat tersebut. Pertama, selama ini tingkat pelayanan yang diberikan BPJS masih minim, sehingga untuk menaikan premi iuran itu pun harus jelas apakah akan meningkatkan pelayanan atau tingkat pelayanan apa yang akan dinikmati masyarakat.
"Jadi perlu diperhatikan tingkat pelayanan sebelum BPJS menaikan iuran," katanya.
Bupati Tanah Bumbu ini juga mengungkapkan, alasan kedua, segenap kepala daerah menolak kenaikan lantaran tidak pas jika dilakukan di tengah kesulitan ekonomi seperti sekarang. Sehingga sangat tidak bijaksana bila iuran BPJS dinaikkan.
Menurutnya, saat ini saja, banyak rakyat yang tidak mampu membayar iuran BPJS yang sudah ada, apalagi kalau dinaikkan. "Karenanya Apkasi menyarankan agar kebijakan ini ditinjau lagi, hingga kondisi ekonomi masyarakat membaik," ujarnya.
Namun jika rencana kenaikan itu tetap dilakukan, bukan tidak mungkin kepala daerah tidak menerapkan kebijakan tersebut."Tentu kita akan melihat kemampuan daerah dan melihat pelayanan nya dulu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
