REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Ketua Komisi IX DPR RI Yusuf Macan Effendi meminta agar Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) tidak menaikan besaran iuran bagi para peserta BPJS Kesehatan sebelum membenahi pelayanan kesehatan.

Menurut politisi yang akrab disapa Dede Yusuf,  jumlah dokter saat ini masih kurang sehingga harus segera ditambah. Akibat kondisi ini, sering kali pasien terdaftar BPJS ini terkatung-katung karena tidak mendapat pelayanan yang maksimal.

Selain jumlah dokter yang masing kurang, manajemen pelayanannya juga harus mendapat pembenahan. Sebab, kata dia, selama ini koordinasi antara rumah sakit swasta dengan pemerintah, dan pelayanan kesehatan memang diakui masih lemah. 

"Manajemen pelayanan kesehatan, dan kurangnya jumlah dokter ini harus diatasi. Jangan sampai iuran ditambah tapi mutunya tidak ditingkatkan," kata dia, saat berkunjung ke salah satu rumah sakit swasta di kawasan Baleendah, Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Pihak Komisi IX DPR RI, kata Dede, sudah mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan. Pertemuan ini untuk membahas rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan itu. 

Dalam rapat itu, DPR meminta agar BPJS menyosialisasikan program kesehatannya kepada masyarakat di daerah. Sebab, diakui dia, masih banyak warga yang hingga saat ini belum mengetahui program kesehatan BPJS. BPJS Kesehatan bahkan masih belum menjadi prioritas bagi perusahaan pelat merah. 

Dia menjelaskan, sebanyak 60 persen BUMN hingga kini masih belum mengikutsertakan pegawainya dalam program kesehatan BPJS. "Perusahaan swasta juga masih banyak yang belum mengikutsertakan para pegawainya," kata dia.

Dede menjelaskan, anggaran yang dialokasikan unrtuk BPJS Kesehatan yakni sebesar Rp 50 triliun. Sedangkan jika perusahaan BUMN dan swasta itu seluruhnya mengikuti program BPJS, maka akan ada tambahan dana lagi sebesar Rp 1 triliun. "Makanya BPJS ini dananya sangat besar," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika