REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Ida Fauziyah menilai, rekrutmen pendamping desa sudah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara profesional.
Karena itu, ia menegaskan tidak benar isu yang mengatakan ada upaya memolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perintah partai jelas agar semua menteri dari PKB bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. "Saya berharap semua pihak tidak berpikir negatif tentang rekrutmen pendamping desa," kata Ida kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/3).
Ida secara tegas membantah tudingan adanya politisasi terkait dengan kegiatan rekrutmen pendamping desa. Rekrutmen pendamping desa adalah amanah dari UU Desa yang dilaksanakan sepenuhnya secara transparan oleh Kementerian Desa PDTT. "Sudah ada aturan mainnya terkait rekrutmen pendamping desa itu," katanya.
Menurut Ida, PKB sama sekali tidak ikut campur tangan dengan kegiatan rekrutmen pendamping desa. Jadi, jika muncul tudingan PKB melakukan campur tangan, intervensi dan memolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa, tuduhan tersebut tidak benar. "PKB tidak ikut-ikut, apalagi memolitisasi segala," paparnya.
Ida menambahkan, adalah hal yang tidak mungkin dan tentu saja tidak elok apabila PKB masuk ke wilayah kerja sebuah kementerian. Partai manapun tidak bisa mengintervensi, campur tangan, atau memolitisasinya. "Kami memahami dan menghargai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah kementerian," ujarnya.
Selaku Ketua Fraksi PKB DPR Ida berharap program pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal bagi kemajuan desa. Para pendamping bisa bekerja dengan tenang dan bisa melakukan kreasi-kreasi yang dibutuhkan bagi kemajuan desa tanpa terganggu oleh isu-isu negatif yang justru tidak produktif.
"Terus terang saya khawatir dengan isu-isu yang berkembang justru akan mengganggu konsentrasi kita untuk membangun desa yang sudah lama kita idam-idamkan," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.