REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Berly Martawardaya mengatakan pemerintah DKI Jakarta harus mempunyai kebijakan yang agresif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.
"Kebijakan di Jakarta perlu agresif untuk mengatasi kesenjangan, melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan," katanya ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (21/3).
Berly mengatakan Jakarta sebagai Ibu Kota memiliki banyak potensi dan kelebihan, terutama sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, potensi ekonomi tersebut perlu dibuat agar bermanfaat bagi warganya, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
"Pendidikan, kesehatan, dan masalah kesenjangan sekaligus harus menjadi prioritas berdampingan atau integral dengan perbaikan infrastruktur yang sedang masif dilakukan," katanya.
Selain itu, dia juga mengatakan pembangunan ekonomi Jakarta mendatang sebaiknya mengedepankan sektor jasa.
"Pertumbuhan ekonomi Jakarta ke depan sebaiknya sebagian di manufaktur dan gencar di jasa, khususnya keuangan, (ekonomi) kreatif, turisme," kata pengajar di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI tersebut.
Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo mengatakan pembangunan ekonomi di DKI Jakarta akan bisa berhasil apabila investor menanamkan modalnya di Ibu Kota.
"Investor tidak hanya asing, tapi UKM juga termasuk investor. Untuk itu diperlukan kemudahan berusaha (easy of doing business). Pemimpin Jakarta nanti seharusnya bersih, berani, dan mengerti kondisi DKI Jakarta," kata dia.
Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian karena mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu penciptaan lapangan kerja, dan alat pemerataan ekonomi.
Eddy mengatakan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi investasi, di antaranya birokrasi perizinan. Perizinan lewat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diharapkan bisa mempercepat proses perizinan usaha.
"Pada kenyataannya, dari laporan beberapa pengusaha masih ditemukan kendala-kendala di lapangan dikarenakan SDM baik dari sisi kemampuan dan jumlah masih belum mendukung rencana ini," kata Eddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika