REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tidak ada niat untuk memperberat syarat calon independen yang ingin maju dalam Pilkada 2017.
"Pemerintah tidak ingin memperberat calon independen," tegas Tjahjo Kumolo di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (17/3) malam.
Tjahjo melanjutkan, dalam menyikapi calon perseorangan atau independen, justru pemerintah berkeinginan ada kewenangan yang sama, yakni antara hak partai politik, hak masyarakat dan hak calon yang tidak menggunakan partai politik.
"Jadi semua memiliki kewenangan yang sama," ucapnya.
Disinggung terkait adanya desakan dari DPR untuk memperberat syarat calon independen, Mendagri menilai aspirasi tersebut sah-sah saja. Namun demikian, pemerintah provinsi akan segera membahasnya bersama DPR.
"Itu hak DPR. Tetapi kita memiliki daftar inventarisasi masalah di setiap pasangan calon," katanya.
Karena itu, dalam pembahasan draf revisi undang-undang pilkada bersama DPR, Tjahjo Kumolo berharap agar hal itu dapat terselesaikan. Sebab, Presiden Joko Widodo sendiri berharap revisi itu tidak setiap tahun dilakukan.
Arti kata satu revisi yang secara komprehensif bisa dimanfaatkan seterusnya apalagi memasuki pileg dan pilres serentak yang tahapan pilkada sudah masuk di 2017 dan pilkada 2018 revisi akan tuntas sehingga tidak mengganggu tahapan berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
