REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta menyiapkan langkah selanjutnya terkait pemboikotan produk Israel di Indonesia. Dengan tidak adanya peraturan yang lebih tegas di lapangan, upaya pemboikotan produk Israel ini hanya menjadi pernyataan simbolik semata.

Pengamat Politik Timur Tengah, Abdul Muta'ali mengatakan bahasa pemboikotan produk Israel bukanlah bahasa baru diantara negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Di berbagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI hal ini sudah sering dibahas.

"Namun kenyataanya langkah ini hanya sebatas pernyataan simbolik yang tidak memiliki aturan tegas di lapangan," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (16/3).

Kalau memang serius, harusnya negara OKI termasuk Indonesia membuat regulasi turunannya. Contohnya konkrrtnya menteri-menteri di bidang ekonomi berkumpul membahas apa kebijakan yang tepat dilakukan di lapangan agar pemboikotan ini bisa berjalan. Sejak awal desain OKI didirikan untuk memberikan daya tawar antara negara-negara di Timur Tengah dengan barat dalam hal menyelesaikan konflik di Palestina.

Inilah, kata dia, yang menjadi permasalahannya. Indonesia tidak bisa berjalan sendiri di OKI bila banyak negara-negara di Timur Tengah ternyata masih sangat terikat dengan Israel. "Bila kenyataannya seperti itu tidak heran bila ada candaan yang muncul, kalau OKI dalam bahasa Inggrisnya OIC, menjadi Oh I See..," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika