REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komentar Politikus Golkar, Nurdin Halid terkait Ade Komaruddin dikritik. Direktur Eksekutif Aufklarung Institute, Dahroni Agung Praseyto menilai, seruan soal moralitas itu jadi terasa tidak pas karena disuarakan oleh Nurdin. 

“Moralitas lebih pas bila diserukan oleh pihak yang bermoral. Lalu, apa pantas Nurdin Halid bicara moralitas untuk masalah calon ketua umum Golkar?” kata Agung saat dihubungi wartawan, Selasa (15/3).

Agung mengatakan bahwa publik tentu mencatat track record Nurdin. Sebab, bekas ketua umum PSSI itu memang dikenal sarat dengan persoalan hukum.

Seperti diketahui, Nurdin pernah divonis bersalah dalam kasus pelanggaran kepabeanan terkait impor beras dari Vietnam. Selain itu, bekas anggota Fraksi Partai Golkar itu juga pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan minyak goreng di Bulog. 

Karenanya Agung mengatakan, kader-kader Golkar pemilik suara di munas tentu sudah bisa menimbang sisi moral dan integritas para calon ketua umum. Sebab, kader-kader Golkar di daerah tentu ingin punya ketua umum yang bisa membawa kejayaan bagi partai yang kini dipimpin Aburizal Bakrie itu. 

"Saya percaya, DPD Golkar akan sangat cerdas membedakan mana emas dan mana loyang, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang akan membawa kejayaan Golkar dan mana yang akan mempermalukan muka Golkar di hadapan pemilih Indonesia," ucap Dahrono.

Sebelumnya Nurdin meminta Ade Komarudin agar mengedepankan moral dan bersikap kesatri. Sebab, politikus yang akrab disapa dengan nama Akom itu sudah menandatangani pakta integritas untuk tidak maju sebagai calon ketua umum pada musyawarah nasional (munas) Golkar yang akan datang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika