REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyangkal pernyataan dari bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memilih maju lewat jalur independen karena tidak mau membayar mahar yang diminta PDIP.

"Tidak begitu ceritanya. Demi Allah, dahulu saya tidak diminta-minta mahar. Saya tidak kasih satu rupiah pun. Saya yakin Pak Ahok juga tidak dimintai uang," kata Rismaharini di depan wartawan di Balai Kota Surabaya saat menerima wali murid yang akan mengajukan judicial review UU Pendidikan, Jumat (11/3).

Bahkan, lanjut dia, di tingkat struktur PDIP paling bawah, seperti ranting (tingkat kelurahan) dan anak ranting (tingkat RW), tidak ada permintaan mahar. Meski sebagai kader baru di PDIP, tapi ia juga bergerak bersama dengan pengurus PAC dan ranting.

"Jadi, tidak ada yang saya kasih uang. Coba dicek. Tanya mereka ada tidak terima uang dari saya," ujarnya.

Dia mencontohkan bagaimana dalam Pilkada Surabaya 2015, ia juga turun bersama mesin partai PDIP. Mesin PDIP, diakui Risma, cukup bisa diandalkan. Meski survei elektabilitasnya tinggi, Risma tidak ingin maju lewat independen. Soal ini, ia berpendapat bahwa jabatan adalah amanah.

"Fatsunya, di agama itu tidak boleh minta jabatan. Kenapa saya tidak independen? Kalau saya independen, berarti aku punya nafsu untuk cari jabatan itu. Kemudian, saya diberikan kepercayaan. Nah, itu bagian dari amanah. Jadi, bedanya di situ," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika