REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah akan kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam kabinet kerja. Kendati demikian, ia menyebut pemerintah belum mewacanakan dilakukannya perombakan kabinet atau reshuffle.
"Itu mungkin saja evaluasi, seperti ya seperti apa yang disampaikan Presiden lah," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/3).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan agar para menteri benar-benar mengurusi waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time. Ia pun tak ingin ada menterinya yang menjadi korban karena permasalahan tersebut dengan dicopot dari jabatannya.
"Akan saya pantau terus, enggak boleh ada korban lagi, saya enggak main-main masalah ini," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).
Ia mengatakan telah mengecek langsung di lapangan terkait waktu bongkar di pelabuhan. Hasilnya, bongkar muat di pelabuhan masih memakan waktu 6-7 hari. Padahal, ia menginginkan agar Indonesia bisa seperti Singapura dan Malaysia yang hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk bongkar muat. Jokowi pun memberi waktu selama enam bulan agar masalah tersebut bisa diturunkan di bawah lima hari.
"Kan permintaan saya masih wajar di bawah lima hari, saya tunggu enam bulan tidak bergerak sama sekali akhirnya ada menteri yang saya ganti yang saya copot. Itu masalah dwelling time," katanya.
Pada Januari 2016, Presiden kembali memerintahkan kepada menteri terkait untuk menurunkan kembali waktu bongkar di pelabuhan. "Januari sudah 4,7 ya oke berarti sudah di bawah 5. Saya sampaikan dan saya ingin mendekati angka yang saya targetkan, harus mendekati, ini kurang sedikit. Saya kira bulan-bulan ini atau bulan depan, saya kira sudah bisa masuk ke angka 3," katanya.
Dengan masuk ke angka tiga, kata Presiden, maka efisiensi makin terlihat di pelabuhan. "Jangan sampai ada korban lagi masalah dwelling time. Enggak boleh ada korban lagi," katanya mengulangi pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika