REPUBLIKA.CO.ID, BOSTON -- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti bercerita tentang upaya Indonesia memerangi penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing kepada mahasiswa di Boston, Amerika Serikat (AS), Senin (7/3), waktu setempat.
Menteri menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya telah melakukan hal yang tak disangka-sangka dalam memerangi nelayan ilegal dengan meledakkan dan menenggelamkan kapal nelayan ilegal di perairan Indonesia.
Menurut Susi, di antara kapal yang dibakar dan ditenggelamkan adalah milik nelayan dari negara-negara tetangga. Kapal tersebut terbukti mencuri ikan di perairan nusantara yang telah bertahun-tahun merugikan Indonesia.
"Untuk itu, saya undang duta-duta besar negara-begara tetangga antara lain dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Tiongkok, dan Korea Selatan guna membicarakan kebijakan Indonesia dalam memerangi nelayan ilegal dan mereka setuju," kata Susi.
Susi mengatakan, dalam upaya memberantas nelayan ilegal, pemerintah Indonesia telah membentuk gugus tugas yang antara lain terdiri atas kejaksaan, polisi air, angkatan laut, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Menurut Susi, hal ini sangat ironis untuk Indonesia karena negara yang terdiri atas 70 persen wilayahnya adalah perairan kekurangan ikan. Dan itu terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir karena ikannya dicuri oleh kapal-kapal asing.
"Akibatnya nelayan Indonesia menemui kesulitan dalam mendapatkan ikan dan memenuhi permintaan pasar, namun sekarang sudah tidak lagi" kata menteri.
Untuk itu, Indonesia akan terus menegakan hukum dalam memberantas nelayan ilegal seperti apa yang dikenal dengan 'IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing'. Pada kesempatan berkunjung ke pameran makanan laut Amerika Utara di Boston, menteri juga mengingatkan pengusaha perikanan Indonesia agar mencari ikan secara bertanggungjawab dan mengikuti aturan main.
"Pengusaha perikanan jangan hanya jualan, tapi juga mencari ikan dengan cara-cara yang benar dan memperhatikan aspek lingkungan serta tidak melakukan IUU fishing," kata menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika