Pemerintah Diminta Perhatikan Pembangunan Blok Masela

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Blok Masela di Maluku telah menimbulkan konflik, dimana terdapat pertentangan pendapat antara pembangunan di laut (offshore) atau didarat (onshore).

Berkaitan dengan hal tersebut, Anggota DPD RI dan DPR RI Provinsi Maluku melakukan pertemuan dengan Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, beserta jajaran SKK Migas lainnya untuk mendesak pembangunan blok masela agar dilakukan semata mata untuk kesejahteraan rakyat Maluku. Pertemuan ini dilakukan di Ruang BPKK, Gedung A DPD RI, Jakarta (7/3).

Senator Provinsi Maluku, Nono Sampono, menyampaikan bahwa kehadiran negara sangat diperlukan dalam pembangunan Blok Masela agar dapat menyejahterakan rakyat.

"Maluku sangat memerlukan negara hadir. Hal ini untuk memajukan Maluku yang merupakan daerah tertinggal. Untuk itu pembangunan blok masela merupakan salah satu harapan bagi Rakyat Maluku agar dapat sejahtera," ujar Nono.

Menurutnya, kebijakan SKK Migas yang cenderung kearah offshore tidak sepaham dengan pilihan rakyat Maluku yang memilih onshore.

"Untuk Masela ini Maluku harus dapat terbangun. Kita memilih yang terbaik. Saya memandang kesan offshore ini sangat kuat dari penjelasan SKK Migas di awal pertemuan ini, hal itu bertentangan dengan keinginan rakyat Maluku yang menginginkan onshore seperti yang dicetuskan pada hasil Musyawarah nasional masyarakat maluku pada bulan november 2015 di lapangan Merdeka, Maluku," tambahnya.

Pilihan offshore dinilai sangat rentan terhadap pengawasan dan keamanan wilayah negara. "Saya merujuk pada pernyataan Pak Luhut Panjaitan selaku Menkopolhukam , beliau katakan pertimbangan pengawasan dan pengamanan offshore lebih berisiko untuk pengawasan dan keamanan. Jika tidak terhubung dengan wilayah maka sulit untuk pengamananan," jelasnya.