REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan tingkat menteri KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menekankan bahwa isu Palestina tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara.
Menlu Retno membuka dan memimpin pertemuan luar biasa tingkat menteri ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (PTM OKI) untuk Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu.
"Pertemuan hari ini adalah untuk memperkuat 'outcome' dokumen yang akan dibahas para kepala negara besok 7 Maret 2016. Selain itu, Pertemuan Luar Biasa OKI ini adalah bagian dari peran aktif Indonesia di dunia Internasional sebagai pilar ke-empat prioritas politik luar negeri Indonesia," kata Menlu RI pada pernyataan pers seusai PTM OKI.
Menlu RI mengatakan KTT Luar Biasa OKI itu diharapkan untuk menghasilkan resolusi bersama yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung penyelesaian masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Kota Suci Yerusalem).
Dalam pidato pembukaan PTM OKI, Menlu RI menegaskan kembali pentingnya pertemuan luar biasa antar negara OKI itu dalam mendukung Palestina.
"Semakin lama kita menunggu, semakin terkubur hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Palestina," tegas Retno.
Pemerintah Indonesia juga menggagas agar KTT LB OKI itu dapat menghasilkan Jakarta Declaration yang memuat langkah-langkah konkret yang akan dilakukan bagi Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Menlu RI juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menyumbangkan bantuan senilai 1,5 juta dolar AS setiap tahunnya dalam beberapa tahun ke depan untuk membantu rakyat Palestina.
Sebelumnya, Indonesia juga telah menyumbang sebesar satu juta dolar AS untuk Palestina melalui UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA).
Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 OKI untuk isu Palestina dan Al Quds Al Sharif pada 7 Maret 2016. Pertemuan itu dihadiri oleh 605 delegasi dari 57 negara dan dua Organisasi Internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika