REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Kadin Indonesia Komite Timur Tengah dan OKI Mohamad Bawazeer mengatakan porsi pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam lebih banyak menyoal perpolitikan daripada ekonomi.
"Pembahasan di OKI ini lebih banyak soal politik, ekonominya sedikit," kata Mohamad, Sabtu (5/3).
Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan ekonomi yang sedikit ini harus dimanfaatkan dengan baik agar OKI memiliki manfaat yang lebih luas atau tidak hanya untuk politik saja. Pembahasan ekonomi, kata Mohammad Bawazeer, harus mengarah kepada kerja sama yang lebih baik di antara negara-negara Muslim seperti dalam pengembangan pasar.
Dia mengatakan, pembahasan juga harus mengarusutamakan perekonomian Palestina. Dengan begitu, negara-negara Islam menunjukkan langkah nyata dalam membangun perekonomian masyarakat Palestina.
"OKI harus menjadi tempat yang strategis untuk negara Islam untuk meningkatkan kerja sama ekonominya. Khusus soal perekonomian Palestina, di luar OKI kita sudah berupaya menggerakkan perekonomian negara itu," kata dia.
Mohamad mengatakan kegiatan menggerakkan ekonomi Palestina di luar OKI itu adalah Pameran Perdagangan Konferensi Kerja Sama antara Negara-Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) yang telah beberapa kali dilakukan. Kegiatan itu, kata dia, didukung oleh berbagai negara dan lembaga dunia di antaranya Jepang, Bank Pembangunan Islam (IDB) dan para pengusaha Indonesia.
CEAPAD, kata dia, juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya percepatan pembangunan ekonomi di Palestina. Lebih dari itu, kegiatan juga didorong untuk dapat menyejahterakan rakyat Palestina. Mohamad berharap Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam KTT OKI 2016, terlebih negara ini menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi negara-negara Muslim.
"Tentu Indonesia memiliki kepentingan dalam OKI. Indonesia harus memainkan peranan yang penting mengingat pengaruh Arab Saudi dan negara-negara Teluk juga cukup kuat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika