REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik Harmonis menilai kegaduhan dalam kabinet Presiden Joko Widodo disebabkan karena buruknya manajemen komunikasi. Sehingga ada menteri yang melanggar etika organisasi.
"Sudah ada regulasi, ya ikuti saja regulasinya,"katanya, Sabtu (5/3).
Ia mengatakan tindakan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengubah sendiri nama instansinya sebelum ada keputusan dari Presiden salah satu contoh bentuk manajemen yang buruk. Karena itu Presiden sebagai manager tertinggi seharusnya mengambil sikap tegas.
Harmonis mengatakan hal ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan presiden. Ia mengatakan Presiden harus tegas atau fleksibel tergantung pada kondisi. "Kan sebenarnya selesai semuanya kalau komunikasi politiknya berjalan,"katanya.
Menurutnya, kondisi kegaduhan seperti sekarang tidak baik bagi ketatanegaraan. Terlebih akan menjadi contoh buruk untuk masyarakat. Karena pemimpin dalam taraf menteri juga melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
Tidak menutup kemungkinan bila masyarakat di lapisan bawah akan meniru untuk melanggar peraturan.
"Ini kan juga menjadi contoh buruk bagi kita,"katanya.
Kekisruhan Kabinet Kerja memasuki babak baru. Kali ini Rizal Ramli diprotes oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla karena melampaui kewenangannya.
Jusuf Kalla menegaskan tidak ada perubahan nomenklatur. Dalam peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara nama lembaga itu adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman, bukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.
"Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu (tambahan frasa) Sumber Daya," kata Jusuf Kalla.
Baca juga, Menteri Gaduh Bakal Dievaluasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
