Jumat 04 Mar 2016 16:19 WIB

Konsumen Pilih Bayar, Minimarket Hentikan Kebijakan Plastik Berbayar

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Nur Aini
 Kantong belanja mulai dijual untuk menyukseskan program pengurangan kantong plastik di salah satu toko ritel Kota Bandung, Ahad (21/2). (Republika/Edi Yusuf)
Kantong belanja mulai dijual untuk menyukseskan program pengurangan kantong plastik di salah satu toko ritel Kota Bandung, Ahad (21/2). (Republika/Edi Yusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Harga murah yang ditetapkan dalam kebijakan plastik berbayar, membuat masyarakat lebih memilih membayar plastik. Minimarket pun menghentikan kebijakan itu karena dinilai tak jelas.

''Bayarnya cuma Rp 200 per plastik. Jadi lebih baik bayar saja daripada repot harus bawa plastik sendiri dari rumah,'' ujar salah seorang warga Kelurahan Margadadi, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Subhan, Jumat (4/3).

Subhan mengaku dikenakan kebijakan itu saat berbelanja di sebuah minimarket di Kecamatan Indramayu, sepekan yang lalu. Meski memilih membayar plastik, namun dia juga mempertanyakan aliran uang hasil pembayaran dari konsumen.

''Uangnya nanti buat apa, kan kita tidak tahu. Apakah untuk minimarketnya atau untuk pemerintah, tidak jelas,'' tutur Subhan.

Subhan mengaku setuju dengan adanya kebijakan pengurangan penggunaan plastik di masyarakat. Namun, bukan dengan cara menyuruh masyarakat membayar plastik saat berbelanja.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi, salah seorang pramuniaga di mini market tersebut, mengakui minimarket tempatnya bekerja sempat menerapkan kebijakan plastik berbayar tersebut. Namun, saat ini manajemen tempatnya bekerja tidak lagi menerapkan kebijakan itu.

''Tidak jelas uang (pembayaran plastik dari konsumen) nantinya digunakan untuk apa. Manajemen kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menerapkannya,'' kata pramuniaga yang tidak mau disebut namanya itu.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Azun Mauzun saat dimintai tanggapannya, mengaku sangat tidak setuju dengan adanya kebijakan plastik berbayar di minimarket. Menurutnya, kebijakan itu malah membebani masyarakat.

''Saya sangat setuju kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Tapi caranya yang saya tidak setuju,'' kata Azun.

Azun menilai, untuk mengurangi penggunaan plastik, maka harus dengan cara edukasi. Hal itupun dimulai terlebih dulu dari pemerintah dan pabrik yang biasa menggunakan plastik untuk kemasan produknya.

Azun menyebutkan, banyak pabrik di Indonesia yang menggunakan plastik sebagai kemasan untuk produk mereka seperti misalnya, produk minuman dan mie instan.

''Seharusnya diawali dan dicontohkan dulu oleh pabrik-pabrik yang besar. Jangan rakyat yang dijadikan contoh,'' kata Azun.

Baca juga: YLKI Minta Produsen tak Lagi Sediakan Kantong Plastik

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement