REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pada prinsipnya kebijakan kantong plastik berbayar menekan penggunaan plastik di masyarakat Indonesia.
"Plastik berbayar seharusnya menjadi dorongan untuk produsen, bukan malah berbisnis plastik," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (4/3).
Dengan adanya kebijakan ini, Tulus mengharapkan, produsen tidak menyediakan plastik atau menggantinya dengan kemasan pembungkus nonplastik.
"Ini fenomenanya kalau saya amati di lapangan justru jaringan Aprindo menjadikan plastik berbayar untuk malah berbisnis plastik diantara mereka, artinya menjual plastik gitu," ungkapnya.
Ia menilai, hal tersebut keliru mengingat kebijakan kantong plastik berbayar dimaksudkan agar terdorong tidak menggunakan kantong plastik sehingga ini menjadi momen produsen untuk tidak menyediakan plastik, kemudian mengantinya dengan menydiakan bungkus kemasan non plastik, atau konsumen dipersilakan membawa tas plastik sendiri.
YLKI juga telah melakukan survei, dimana konsumen menilai harga Rp 200 per kantong plastik dianggap akan mengurangi penggunaan plastik.
"Dari survei YLKI, konsumen malah menantang menerapkan mulai dari Rp 1.000. Malah ada konsumen yang telepon harusnya jangan terlalu murah," ujarnya.
Ia menambahkan, produsen juga harus memberitahu konsumen bahwa penggunaan kantong plastik saat ini sudah tidak gratis. Kalau konsumen tidak meminta, produsen jangan memberikan kantong plastik.
"Jadi prinsipnya saat belanja, kasir tidak menyediakan plastik kecuali konsumen minta, kalau minta baru dikasih. Bukan langsung diberikan plastik, kemudian pemberitahuannya belakangan," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
