REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perselisihan antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali terjadi. Kali ini, keduanya berbeda pendapat tentang rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.

Rizal menginginkan kilang gas berada di darat atau dikenal dengan istilah onshore. Sementara, Sudirman berpikir jika kilang terapung di laut atau offshore lebih baik.

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan seharusnya tidak ada perbedaan pendapat yang berdampak pada perseteruan.

Hal ini karena pada dasarnya para menteri telah mendahului keputusan presiden. Terlebih, karena keduanya menyampaikan opini di ruang publik.

"Hal ini jadi memunculkan spekulasi jika masing-masing pihak mempertahankan pendapat mereka karena memiliki agenda tersendiri yang menguntungkan di balik hal itu," ujar Muradi kepada Republika.co.id, Kamis (3/3).

Ia menjelaskan posisi menteri adalah pembenatu presiden. Karena itu, dalam persoalan ini, seharusnya keduanya menjalankan tugas yang nantinya menguntungkan presiden.

Namun, dengan pertengkaran yang dilakukan, mereka justru merugikan presiden dan dalam cakupan luas adalah pemerintah secara keseluruhan.

"Harusnya kalau para menteri punya pendapat berbeda, hal ini disampaikan melalui rapat internal, diantaranya rapat terbatas, rapat koordinasi, dan rapat kabinet. Tidak perlu bertengkar yang sampai terlihat ke ranah publik," jelas Muradi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika