REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar memiliki dua pilihan untuk memecahkan masalah di tengah perjalanan menuju musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar. Pemecahan masalah tersebut dengan jalan hukum atau politik.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menuturkan terkait dengan pengesahan munas Bali pada Senin (29/2) kemarin, jika menyelesaikan secara hukum bisa saja. "Satu mengikuti kubu munas Bali jika bersikeras, bisa saja, dapat menimbulkan perpecahan di internal," ujar dia, Kamis (3/3).

Namun Djayadi menuturkan Golkar akan lebih memilih menyelesaikan konflik internalnya dengan jalan politik. Karena menurut dia, yang terbaik untuk menyelesaikan konflik internal adalah politik, bukan hukum.

Dia menerangkan kalau penyelesaian dengan cara hukum bisa saja. Akan tetapi, kemungkinan ke depannya akan menimbulkan masalah baru, meskipun salah satu pihak menang dengan hukum yang sah.

"Tapi sudah ada kesepakatan politik antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dengan pemerintah melalui Jusuf Kalla, Luhut, Menkumham," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika