Kamis 03 Mar 2016 18:14 WIB

Menteri Gaduh, Pengamat: Jokowi Harus Tegas

Rep: Puti Almas/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat peresmian Bandar Udara Rembele, di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Rabu (2/3).
Foto: Antara/Rahmad
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat peresmian Bandar Udara Rembele, di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Rabu (2/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perselisihan antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali terjadi. Kali ini, keduanya berbeda pendapat tentang rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.

Rizal menginginkan kilang gas berada di darat atau dikenal dengan istilah onshore. Sementara, Sudirman berpikir jika kilang terapung di laut atau offshore lebih baik.

Perselisihan keduanya berlanjut hingga ke jejaring sosial Twitter. baik Rizal maupun Sudirman saling menyindir satu sama lain dengan kata-kata.

Melihat perseteruan yang kembali terjadi antara dua menteri ini, pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas.

Hal ini karena sejatinya, para menteri yang berperan untuk membantu presiden, seharusnya tidak mengeluarkan pendapat pribadi hingga menimbulkan perselisihan yang diumbar pada publik.

"Presiden harus bersikap hati-hati dan tegas karena perseteruan antar menteri semacam ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Seharusnya para menteri dan pejabat tinggi lainnya harus menuruti kehendak presiden dan tidak memperlihatkan konflik hingga ke ranah publik," ujar Muradi kepada Republika.co.id, Kamis (3/3).

Muradi menjelaskan, seharusnya masing-masing pendapat yang para menteri miliki disampaikan melalui rangkaian forum rapat internal. Pertama adalah rapat terbatas, kedua rapat koordinasi, dan ketiga adalah rapat kabinet.

"Ada tiga rapat yang biasanya dilakukan terkait pengambilan keputusan. Nah para menteri seharusnya menyampaikan pendapat mereka melalui rapat-rapat tersebut, baru hasilnya nanti diputuskan presiden," kata Muradi.

Karena itu, Muradi mengatakan ketegasan dari presiden terkait konflik diantara para menteri ini sangat dibutuhkan. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dikhawatirkan berdampak pada ketidakpercayaan publik pada pemerintah," kata Muradi menambahkan.

Baca juga, Presiden PKS Minta Para Menteri tak Gaduh.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement