REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB) pertama di Provinsi Bali. Kampung KB merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk mencanangkan minimal satu desa per kabupaten di seluruh Indonesia.
"Penduduk Bali saat ini sudah padat dipengaruhi angka kelahiran dan migrasi. Jika ingin keluarga kita sejahtera dan sehat, ikut KB," kata Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika di Denpasar, Bali, Kamis (3/3).
Padatnya jumlah penduduk Bali pada akhirnya memengaruhi penghasilan rumah tangga keluarga. Besar kecilnya penghasilan berkontribusi menentukan tingkat kesejahteraan satu keluarga. Pastika mengatakan paradigma banyak anak banyak rezeki saat ini sudah berbeda. Anak-anak yang lahir membutuhkan keperluan tak sedikit, mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, dan lainnya.
Bali secara geografis sangat sempitdan sudah dipadati sekitar 4,2 juta penduduk. Selain angka kelahiran tinggi, migrasi penduduk dari luar Bali merupakan konsekuensi logis dari kemajuan pembangunan Pulau Dewata saat ini.
Kondisi ini perlu dikendalikan untuk memberi ruang lebih luas bagi penduduk Bali menjalani kehidupannya. Program Kampung KB, kata Pastika juga bentuk antisipasi terhadap terjadinya penurunan kualitas hidup, penurunan fungsi lingkungan, serta alih fungsi lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan perumahan, jalan, dan fasilitas sosial lainnya.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Peduli Lingkungan Provinsi Bali, Ayu Pastika mengatakan Desa Pejarakan adalah desa percontohan Kampung KB pertama di Bali. Daerah ini memiliki tingkat kesejahteraan masih rendah dan tingkat keikutsertaan KB masyarakatnya masih kurang."Program Kampung KB harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini," kata Ayu.
Sasaran utama Kampung KB adalah desa-desa dengan angka kemiskinan tinggi, populasi penduduk padat, dan tingkat keikutsertaan KB masyarakat masih rendah. Keikutsertaan masyarakat Desa Pejarakan untuk KB masih di bawah 70 persen. Jumlah penduduk miskin di sini mencapai 899 kepala keluarga (KK) dari total 3.037 KK.
Pemerintah pusat melalui BKKBN ikut serta memberikan bantuan dana berupa dana alokasi khusus (DAK) untuk Kampung KB. BKKBN juga memberikan bantuan edukasi melalui pembinaan dan bimbingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika