REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komite II DPD RI akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran di APBN terkait penyediaan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kerap mengalami defisit air bersih untuk kebutuhan konsumsi dan pertanian.

Dalam kunjungan kerja komite II DPD RI ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Senin (29/2) disampaikan bahwa penambahan anggaran terkait penyediaan air bersih usai laporan dinas terkait di NTB yang mengeluhkan kurangnya anggaran dalam pembiayaan rehabilitasi daerah tangkapan air sebagai penyedia air bersih sektor hulu.

"Mendorong pemerintah meningkatkan anggaran APBN guna mendukung penyediaan air bersih di kabupaten/kota," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Anna Latuconsina saat membacakan hasil rapat dengan Dinas PU NTB terkait Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB Mursal mengungkapkan pembalakan liar masih kerap terjadi di kawasan-kawasan hutan di pulau Lombok dan Sumbawa.

Selain itu, kebijakan daerah mengenai akses kepada masyarakat tentang hutan kemasyarakatan juga membuat masyarakat lingkar hutan di NTB terlalu mengeksploitasi hutan dengan membuka lahan.

Contohnya, lanjut Mursal, praktik perizinan pembukaan lahan jagung yang diberikan pada masyarakat seluas 2 ha namun kenyataannya seluas 6 ha dengan cara membabat hutan.

Lebih lagi, sejumlah bendung dan embung yang telah dibangun belum berfungsi secara maksimal karena berbagai masalah mulai kondisi fisik infrastruktur, lingkungan, hingga konflik kepentingan.

Kepala Dinas PU NTB Wedha Magma Ardhi mengakui meski sudah banyak dibangun bendung dan embung namun kebutuhan air bersih masih kurang.

"Saat ini di Lombok kebutuhan air bersih sudah kritis, di Sumbawa menuju kritis," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika