REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT PM) Kota Bogor hampir setahun menerapkan teknologi informasi pelayanan publik.

Bernamakan SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, dan Tepat Waktu) teknologi tersebut medapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mereka sangat mengapresiasi sistem perijinan online ini dan meminta sistem ini bisa digunakan juga di daerah yang baru melakukan pemilihan sebagai percontohan," kata Kepala Bidang Pelayanan Perijinan dan Perekonomian BPPT PM Kota Bogor Rudi Mashudi, Sabtu (27/2).

Rudi menjelaskan sitem aplikasi SMART secara langsung membuat proses-proses ketidak transparan menjadi transparan. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan karena semua diolah dengan aplikasi online dari mulai pendaftaran hingga terima Surat Keputusan.

"KPK RI mengawal seluruh prores perijinan. Mulai dari front office, back office hingga perizinan selesai," ujarnya.

Selain itu, kata dia, SMART memiliki tujuan internal untuk memberikan efektifitas kerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bogor. Sementara secara eksternal, adanya transparasi terhadap pelayanan perijinan. Rudi menjelaskan, transparansi tersebut terkait informasi proses pelayanan sudah sejauh mana berikut besaran tarifnya.

"Tidak ada lagi dana yang bisa diselundupkan oleh staf BPPT PM karena pembayaran langsung ke kas Bank Jabar (BJB)," jelas Rudi.

Ke depannya, Rudi mengakui sudah membuat perencanaan pengembangan 2016 dalam beberapahal. Beberapa diantaranya seperti pelayanan BPPT PM yakni adanya optimalisasi perizinan online SMART, database digital (SMART card perizinan), intergrasi sistem perizinan dengan SKPD teknis, integrasi aplikasi SMART dengan KWSP (Direktorat IT Dirjen Pajak), dan integrasi aplikasi SMART dengan SIPO (Kementrian Perdagangan).

Ikuti Whatsapp Channel Republika