REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta seluruh pimpinan dan anggota DPRD kota di seluruh Indonesia menolak pembangunan pusat perbelanjaan/mal yang diusulkan oleh wali kota. Hal itu disampaikan Wapres di hadapan ratusan pimpinan dan anggota DPRD kota pada Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/2).
"Hampir semua daerah hijau di kota-kota sudah dijadikan mal, dan DPRD kadang juga setujui itu. Jadi kalau ada wali kota minta mal, (DPRD harus) tolak," kata Wapres Kalla.
Hal itu dimaksudkan agar pembangunan kota di Tanah Air menjadi seimbang dengan keberadaan daerah hijau yang mencukupi. Menurut Wapres, kebanyakan lahan di kota telah dipakai untuk bangunan sehingga ruang terbuka hijau di area kota menjadi tidak ada. Hal itu berpengaruh pada keberadaan perumahan yang sehat dan baik untuk masyarakat perkotaan.
"Tidak ada perumahan yang baik kalau tanahnya sempit, dan tanah di kota pun terbatas. Sehingga, untuk kota yang baik di masa datang itu adalah kalau rumahnya bersusun, supaya banyak lapangan hijau dan tidak macet," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2016 Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Kamis. Rakernas tersebut diikuti oleh 712 pimpinan dan anggota DPRD di seluruh kota yang ada di Indonesia.
Rakernas I Adeksi memberikan sejumlah rekomendasi terkait peran dan fungsi DPRD, antara lain kesetaraan posisi DPRD dengan kepala daerah, meminta keadilan regulasi dalam persyaratan pencalonan kepala daerah, tindak lanjut pengaturan hasil pengawasan DPRD oleh kepala daerah, serta mekanisme penyerahan berkas hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD. Selain itu, Adeksi juga minta diatur mengenai standar, pola kerja, batas waktu dan hasil pengawasan DORD kepada kepala daerah.
Rakernas I Adeksi diselenggarakan hingga 27 Februari, dengan tema Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Membangun Sinergi DPRD dan Kepala Daerah demi Percepatan Pembangunan Bangsa. Meskipun Rakernas itu dibuka oleh Wapres, namun tidak tampak kehadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara tersebut. Perwakilan dari Kemendagri dihadiri oleh Dirjen Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
