REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar menunda pelaksanaan rapat pleno yang akan membahas persiapan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) April nanti. Dalam rapat pleno itu seharusnya mengagendakan pengambilan keputusan soal susunan kepanitiaan munaslub. 

Nama Nurdin Halid masuk sebagai Ketua Steering Committe (SC) saat DPP menggelar rapat pengurus harian. Namun, penolakan terhadap Nurdin sebagai Ketua SC bermunculan. Wakil Ketua Umum Golkar hasil munas Riau, Agung Laksono mengatakan nama-nama yang diusulkan dalam rapat pengurus harian belum tentu akan disetujui dalam rapat pleno. 

Nama-nama yang diusulkan rapat pengurus harian hanya nama di unsur pembinanya saja, belum termasuk anggota-anggota kepanitiaan. Kalau memang ada yang keberatan dengan pengajuan nama Nurdin Halid sebagai Ketua SC, Agung berharap keberatan itu disampaikan saat di forum pleno.

“Semua diundang, sebaiknya datang. Kalau ada keberatan, bicarakan di forum nanti,” ujar Agung pada wartawan, Kamis (25/2).

Agung menambahkan, saat pengusulan nama Nurdin Halid sebagai ketua SC di rapat pengurus harian kemarin, belum muncul pro-kontra. Nama-nama di susunan kepanitiaan dari hasil rapat pengurus harian itu diusulkan oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie setelah berkonsultasi dan berhubungan dengan sekretaris jenderal dan para wakil Ketua Umum. 

Pemilihannya dengan mempertimbangkan rekonsiliasi. Namun, ini baru tawaran dan belum menjadi keputusan final. Sebab, masih perlu persetujuan dari rapat pleno DPP Partai Golkar. Peserta rapat pleno bisa menentang pengusulan itu di rapat pleno nanti. Yang jelas, sudah diatur dalam peraturan, pihak yang masuk dalam kepanitiaan tidak boleh menjadi ketua tm sukses salah satu calon ketua umum.

Saat ini, belum ada yang terpilih dalam susunan kepanitiaan. Kalau susunan kepanitiaan sudah disetujui rapat pleno, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai tim sukses salah satu caketum. “Kalau dalam perjalanan terbukti (tidak netral) bisa diganti, ini bukan keputusan AD/ART, jadi bisa diubah,” tegas Agung. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika