REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia menegaskan para pejabat itu untuk menghindari perolehan uang yang tidak semestinya.
Basuki atau biasa dipanggil Ahok mengaku masih menerima laporan setor-menyetor yang dilakukan oleh sejumlah oknum lurah. Sehingga ia meminta para aparat di bawahnya menghentikan tindakan itu sebelum ketahuan dan memperoleh hukuman.
"Saya ingatkan, khusus kelurahan dan kecamatan, saya enggak mau dengar ada lagi upeti atau nikmati sisa uang. Saya tahu semua," katanya di Balai Kota, Rabu (24/2).
Ahok menyatakan, wali kota masih berusaha melindungi hingga menutupi tindakan anak buahnya yang menarik upeti. Ia pun mengancam wali kota supaya tak lagi melindungi perilaku anak buahnya yang tak benar.
"Saya ancam, kalau masih begitu, pelantikan ke depan, wali kota, wakil, sekko (sekretaris kota), asisten, saya stafkan (jadikan staf). Sekkel (sekretaris kelurahan) atau bendahara kelurahan masih main, saya stafkan (jadikan staf). Satu set, saya stafkan semua, dan saya tidak main-main," katanya.
Ia meminta supaya para pejabat bisa memahami keinginannya. Apalagi sebagai kepala daerah, ia sebenarnya berhak menghilangkan tunjangan kinerja daerah (TKD). Sehingga sebagai langkah hukuman, ia akan menjadikan oknum PNS pelaku tindakan 'setor-menyetor' sebagai staf maupun tidak memperoleh TKD. Jika masih membandel, oknum PNS tersebut akan dipecat dari posisinya sebagai PNS.
Ahok melantik lima pejabat eselon II (pimpinan tinggi pratama) dengan puluhan pejabat eselon III (administrator) dan IV (pengawas) lainnya hari ini. Para pejabat baru itu di antaranya Kepala Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter Sahalatua, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta Hendra Hidayat, dan Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika