REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --- Ratusan juru parkir Surabaya melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya, pada Rabu (24/2) siang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya yang akan memberlakukan sejumlah peraturan terkait program parkir berlangganan dengan e-parking serta zona parking.
"Kami menolak parkir berlangganan yang di Raperdakan Pemkot Surabaya. Sebagai juru parkir tarif tunai, kami akan digantikan oleh mesin-mesin. Jelas sangat dirugikan," kata Pembina Persatuan Juru Parkir Surabaya (PPJS), Mahmudi Ibnu Khaldun, kepada Republika.co.id.
Ia menuturkan rencana tersebut akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran di Surabaya. Sebab, kata dia, saat ini terdapat 7 ribu titik tempat parkir di kota Pahlawan. Di mana masing-masing titik terdapat paling banyak 4 juru parkir.
Padahal, kata dia selama ini juru parkir tarif tunai, tiap harinya membayar retribusi kepada Dishub sekitar Rp 70-100 ribu perharinya. Sementara terkait rencana parkir berlangganan itu, kata dia, Pemkot Surabaya tidak pernah mensosialisasikannya kepada juru parkir. Ia berharap melalui aksi demonstrasi tersebut rencana parkir berlangganan dibatalkan.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mengungkapkan penerapan parkir berlangganan menggunakan e-parkir sudah dilakukan kota-kota maju.
"Tentu e-parkir juga berdampak pada ketertiban. Terutama bagi pengguna jalan, jadi penolakan juru parkir itu belum jelas tuntutannya," tuturnya.
Kendati demikian kata dia DPRD akan segera melakukan analisis terkait juru parkir yang khawatir kehilangan pekerjaan sebagai dampak penerapan parkir berlangganan dengan e-parking. Sampai saat ini rencana parkir berlangganan kata dia masih dalam tahap sosialisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
