Ahad 21 Feb 2016 16:44 WIB

Diklaim Danai Kegiatan LGBT, Ini Klarifikasi Kemenkes

Rep: Hasanul Rizqa/ Red: Indira Rezkisari
 Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bandung Raya menggelar aksi menolak LGBT, di Balai Kota Bandung, Jumat (19/2).
Foto: Republika/ Edi Yusuf
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bandung Raya menggelar aksi menolak LGBT, di Balai Kota Bandung, Jumat (19/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kalangan pembela hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mengklaim selama ini mendapatkan dana dari pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Namun, menurut klaim yang sama, aliran dana itu disetop lantaran maraknya kontroversi LGBT.

"Pemerintah ada memberikan bantuan seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dari asing juga. Jika ada atas nama LGBT, oleh pemerintah disetop, bantuan untuk kami tidak diperpanjang," ungkap aktivis pembela hak LGBT, Hartoyo dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (20/2) lalu.

Terkait itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi memberikan klarifikasi.

Dia menegaskan, negara harus hadir tanpa diskriminasi, termasuk terhadap kaum dengan disorientasi seksual. Namun, dalam konteks LGBT, Kemenkes hadir untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Oscar menyebut, kaum LGBT rentan terkena penyakit menular seksual (PMS), antara lain HIV/AIDS. Bantuan terhadap warga negara yang rentan HIV/AIDS, antara lain LGBT, berupa obat-obatan atau fasilitas pengobatan lainnya, bukan dana.

"Kita tidak pernah berbicara di dalam membantu satu organisasi, terkait dengan LGBT ini. Yang didapatkan adalah pelayanan, obat-obatan gratis. Artinya tidaklah dana. Dan itu (sasarannya) bukan spesifik LGBT," kata Oscar Primadi saat dihubungi, Ahad (21/2).

"Memang, orang-orang yang tergolong rentan terhadap itu (HIV/AIDS), termasuk yang berperilaku seks tidak wajar. Jangan dikatakan Kemenkes tidak membantu," sambung dia.

Di samping itu, Oscar menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Nasional Penanggulangan AIDS. Bedanya, Komnas itu lebih hadir untuk memberikan pendampingan terkait pencegahan terhadap virus penyebab PMS. Kemudian, kampanye agar orang-orang pengidap penyakit seksual tak diintimidasi, melainkan dibantu untuk sembuh.

"Jadi bukan kita (Kemenkes) spesifik pada LGBT, tapi pada penguatan pelayanan terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Dan itu selalu ada, dan enggak pernah dihentikan sampai sekarang," tukas dia. (Hasanul Rizqa)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement