REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua lKomisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bersikap tegas dalam menertibkan kawasan prostitusi lainnya di Jakarta, bukan cuma di wilayah Kalijodo.

"Tindakan tegas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan prostitusi perlu diapresiasi. Namun, jangan hanya Kalijodo saja yang ditertibkan," katanya di Jakarta, Sabtu (20/2).

Politikus PAN itu mengatakan, sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kawasan Kalijodo merupakan milik pemerintah daerah dan diperuntukan untuk ruang terbuka hijau.

Bila memang betul lahan tersebut milik pemerintah daerah, Saleh menilai sangat beralasan bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan kawasan tersebut sebagaimana mestinya.

"Masalahnya, saat ini ada masyarakat yang sejak awal merasa memiliki lahan di lokasi tersebut. Hal itu tentu perlu diperjelas sebelum eksekusi dilakukan," jelasnya.

Saleh mengatakan kritik masyarakat terkait rencana penertiban kawasan Kalijodo perlu didengar. Apalagi, ada dugaan penutupan lokalisasi tersebut sarat dengan muatan politis, terutama menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Kritik yang sempat beredar dan menimbulkan konflik mempertanyakan mengapa penertiban tersebut baru dilakukan menjelang pemilihan gubernur.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah beberapa tahun memimpin ibukota. "Kalau tudingan bermuatan politis itu betul, tentu niat baik yang ada, akan sedikit tercemar," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika