REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta mengapresiasi pembongkaran dan penertiban daerah lokalisasi Kalijodo.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus adil dalam menindak bangunan manapun yang melanggar ruang terbuka hijau (RTH).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli mengatakan, jika Ibu Kota Jakarta ingin terlihat baik di masa mendatang, memang sepatutnya harus ada penataan. Namun demikian penataan harus diketahui warga DKI Jakarta.

"Kalau Kalijodo dengan berbagai alasan harus dibongkar, ada tidak kali-kali lain yang harus dibongkar?," ujarnya, Sabtu (20/2).

Dia mengatakan tidak mendukung adanya protistusi dan perjudian. Namun meskipun seperti itu, semuanya (pembongkaran/penertiban) ada aturan mainnya. Seperti memberitahukan prioritas (pembongkaran) pada tahun 2016 bagaimana, sekaligus caranya harus diberitahukan ke publik.

"Jadi rakyat harus diberitahukan ada berapa sih tempat-tempat seperti itu (lokalisasi/protistusi/melanggar RTH)," kata dia.

Nachrowi yakin kalau caranya benar pasti warga DKI Jakarta paham kalau tujuan pembongkaran untuk kebaikan. Hal itu, bertujuan untuk kebaikan warga sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika