REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermarno mengatakan sekitar 60 persen proses pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dikerjakan di Indonesia. Sementara sisanya dikerjakan di Cina.
"Kita diberikan kemampuan alih teknologi oleh mereka (Cina). Jadi 60 persen dari pekerjaannya akan dikerjakan di Indonesia," kata Rini dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di Hotel Panghegar, Bandung, Jumat (19/2).
Ia menuturkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa menyerap sekitar 39 ribu tenaga kerja baru di Provinsi Jawa Barat. "Dan semua tenaga kerja dalam pembangunan Kereta Cepat ini dari Indonesia. Hanya beberapa tenaga kerja asing, itu pun untuk tenaga ahli karena kita belum pernah membangun kereta cepat," kata dia.
Namun, lanjut Menteri BUMN, pemerintah memiliki komitmen bersama dengan teknisi dari Tiongkok dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar ke depan kita bisa memiliki kemampuan jika ingin membuat kereta cepat ke depannya.
Pada kesempatan tersebut Kementerian BUMN berharap bisa dihasilkan dialog secara terbuka dari semua pihak tentang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Karena saat ini banyak yang bertanya tentang ini dan banyak kontroversial padahal Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini dibangun untuk manfaat bersama, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta dan Jabar," kata dia.
Di luar gedung, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa ITB menggelar aksi unjuk rasa. Presiden KM ITB 2016, M Mahardhika Zein mengatakan, KM ITB menolak pembangunan instan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebelum adanya pengkajian ulang mengenai kelayakan finansial proyek, harmonisasi kebijakan yang bertentangan dan pemantapan SDM serta teknologi supaya kandungan lokal dalam pengerjaan proyek strategis dapat dimaksimalkan.
"Kami meminta Menteri BUMN untuk memberikan kejelasan berkaitan dengan proyek ambisius yang dinilai sarat kepentingan asing dan bernuansa politis," kata Mahardika.
Selain itu, KM ITB menuntut agar proses pembangunan sesuai dengan aturan, prosedur, dan kaidah yang berlaku. Massa menilai, proyek tersebut kontradiktif dengan janji Jokowi yang akan meningkatkan pembangunan di luar Jawa dan membangun kemaritiman.
"Lebih baik di arahkan di sana. Banyak timbul pertanyaan, atas dasar kepentingan siapa," katanya.
Dalam aksinya ini para mahasiswa membawa poster bergambar Presiden Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno yang di dalamnya terdapat kalimat kritis menolak proyek kereta cepat ini. "Kami mempertanyakan, kenapa harus cepat-cepat, ini diwujudkan untuk siapa," kata Mahardhika.
Mereka juga mempertanyakan rencana pembangunan kereta cepat itu akan dibuat pada 2030, tapi kenapa harus dibangun 2016-2019 ini dan dijadikan proyek nasional. "Kami juga menilai banyak hak yang bertentangan, Perpres 107/2015 dengan Perpres nomor 3/2016," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika