REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuding pemerintahan SBY-Bodiono membuat kesalahan, yang berakibat mandegnya hilirisasi sektor minyak energi dan batubara (Minerba). Kritikan Menko Darmin menuai kritikan keras dari kader muda Partai Demokrat. Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD), salah satu organisasi sayap partai bentuk SBY itu mendesak Menko Darmin mencabut dan meminta maaf atas ucapan itu.
"Kami akan bertindak tegas, jika Darmin Nasution tidak minta maaf," kata Sekjen BKPD Jackson Kumaat dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).
Menurut dia, Darmin yang pernah diangkat SBY menjadi pejabat di Kementerian Keuangan dan diusulkan diiangkat menjadi deputi dan gubernur Bank Indonesia, seharusnya lebih membuat kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Bukan malah sebaliknya membuat kegaduhan dengan mengkambinghitamkan pemerintah sebelumnya, yang justru berimplikasi pada memburuknya perekonomian.
"Dia pernah menjadi bagian pemerintah 2004-2014, jangan kambinghitamkan pemerintah sebelumnya," kata Jackson yang juga ketua KNPI Sulut tersebut.
Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pandangannya di Twitter lantaran ada pihak berkuasa yang selalu mengambinghitamkan sepuluh tahun kepemimpinannya. Menko Darmin Nasution dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa 16 Februari 2016, menyatakan, program hilirisasi yang ada saat ini sangat terlambat.
Sebab, dampak dari pemerintah sebelumnya atau era SBY sehingga tidak mampu mengejar percepatan ekonomi. "Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," ujar Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
