REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyatakan sepakat pada rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerapkan kebijakan menteri wajib bertanggung jawab mengendalikan anggaran di kementerian masing-masing mulai tahun 2017.
"Dengan kebijakan itu, Presiden tidak ingin lagi berpaku pada sistem 'money follow function'. Selama ini, anggaran kementerian dibagi berdasarkan jumlah unit kerja di kementerian itu," kata Ade Komaruddin di Jakarta, Jumat.
Menurut Ade Komaruddin yang akrab disapa Akom, dirinya dapat memahami langkah Presiden Joko Widodo guna memaksimalkan kinerja setiap kementerian. Selama ini, kata dia, kuasa pemegang anggaran ada sekretaris jenderal dan jajaran birokrasi.
Akom menilai pada kebijakan yang selama ini berjalan, banyak program-program prioritas di kementerian yang tidak tergarap secara optimal.
"Dengan kebijakan baru yang didorong Presiden, maka proses birokrasi akan lebih mudah mengontrol, mengecek, dan mengawasinya," kata Akom.
Menurut Akom, rencana Presiden Joko Widodo ini merupakan hal positif, yakni langkah nyata untuk efisiensi dan pengendalian anggaran.
Politikus Partai Golkar ini menilai rencana Presiden Joko Widodo tersebut dapat mengurangi potensi jajaran birokrasi yang terkadang menjadi "raja-raja kecil".
Selama ini, kata dia, yang memiliki visi dan program kementerian bukan pemimpin tertinggi yakni menteri, tapi jajaran birokrasi.
"Dengan rencana kebijakan Presiden, menteri harus bekerja dan membuat visi dan menerapkan dalam bentuk program kerja," katanya.
Akom optimistis dengan kebijakan baru tersebut kinerja kementerian dapat lebih optimal dan program kerja dapat berjalan lebih efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika