REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Ade Komaruddin memberikan dukungan terhadap rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengalihkan tanggungjawab anggaran kementerian secara langsung di bawah kendali menteri.

Menurut politisi yang akrab disapa Akom, kebijakan ini diharapkan bisa membuat prioritas kerja dari setiap kementerian bisa berjalan secara maksimal.

"Dengan sistem baru, menteri memang harus bekerja dan membuat visi. Potensi korupsi pun bisa diminimalisasi karena birokrat bawah tak lagi dominan menguasai," katanya di Jakarta, Jumat (12/2).

Pernyataan Akom ini disampaikan terkait rencana Presiden yang meminta seluruh menteri wajib bertanggung jawab mengendalikan anggaran kementerian masing-masing pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

Akom mengatakan langkah ini merupakan perubahan total dalam perencanaan anggaran kementerian. Ia sangat mendukung sikap presiden RI tersebut. Dengan kondisi semacam itu, kata dia, dirjen, direktur, dan pejabat ke bawah hanya memberikan rincian saja. ''Sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dipegang menteri,'' ujarnya.

Akom memahami presiden tak ingin lagi berpaku pada sistem money follow function. Dengan sistem itu, kata dia, anggaran kementerian dibagi berdasarkan jumlah unit kerja di kementerian yang bersangkutan.

Selain potensi uang negara hilang tanpa ada hasil, Akom menilai, sistem lama itu berpotensi menyebabkan program yang sebenarnya prioritas di sebuah kementerian justru menjadi tak tergarap.

"Selain itu, dengan sistem baru yang didorong presiden maka proses akan lebih mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengawasinya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika