REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan banyak oknum meminta komisi ketika hendak dilakukan pembebasan lahan.
Masalah itulah yang menurutnya menjadi salah satu penyebab lambannya pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distankam).
Basuki atau biasa disapa Ahok mengatakan masyarakat sebenarnya banyak yang mewakafkan lahannya untuk dipergunakan Distankam.
Tetapi ada juga masyarakat yang menjual lahannya dengan nominal tertentu. Namun menurut Ahok, saat hendak membongkar lahan menjadi taman, kerap ada oknum yang meminta komisi pembelian tanah.
"Ini kita mau minta beli lahan dibongkar dan jadi taman, saya temukan banyak oknum minta komisi buat beli tanah sepuluh persen. Diteken masyarakatnya (oleh oknum). Kan komisi 2,5 persen boleh buat agen properti, saya pikir mereka (oknum) anggap boleh ambil komisi," katanya saat pidato sambutan peresmian Taman Jagakarsa di Jakarta Selatan pada Selasa, (9/2) pagi.
Ahok menyebutkan masyarakat sebenarnya setuju jika lahannya dibeli dengan harga sesuai NJOP. Apalagi jika lahannya memang berada di jalur hijau dan bersertifikat tentu akan mempermudah proses penjualan.
"Logikanya kalau tanah ibu di jalur hijau dan bersertifikat kan harga tanah sesuai NJOP dan sesuai harga sekarang ya pasti dijual. Pertanyaannya ada berapa banyak lahan di jalur hijau yg tidak bisa diambil? (Oleh Distankam)," ujarnya.
Selain itu, Ahok menekankan Ruang Terbukan Hijau (RTH) kerap menuai masalah dalam pembebasan lahannya. Menurutnya, ada oknum pemimpin lokal yang melakukan penyelewengan.
"Ruang terbuka hijau penuh masalah. Oknum RT, RW kerjasama sama Lurah nyewakan lapak. Ini beli lahan aja sudah masalah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika