REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi mengatakan intruksi Presiden Joko Widodo tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung senilai Rp 2800 belum terealisasi.

Sebab, sejak intruksi tersebut dikeluarkan pada kegiatan Tambora tahun lalu Bulog NTB belum bisa menyerap jagung.

"Intruksi Presiden soal (HPP) jagung sebesar Rp 2500 belum terealisasi. Sebab Bulog belum bisa menyerap Jagung NTB," ujarnya saat sambutan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Selasa (9/2).

Bahkan, menurutnya rencana pemerintah pusat untuk mengimpor Jagung dengan HPP sebesar Rp 3000 bisa merugikan petani. Oleh karena itu, apabila harga tersebut untuk petani maka mereka akan sejahtera.

Ia menuturkan, Bulog NTB pun belum bisa menyerap beras yang tengah surplus. Terkait dengan rencana impor beras diharapkan tidak terjadi dilaksanakan.

"Bulog NTB pun belum bisa menyerap beras yang surplus. Kami berharap kalau bisa tidak ada impor beras," katanya.

Zainul Majdi mengatakan NTB menghasilkan 1,3 ton beras dan 700 ribu dikonsumsi oleh dalam daerah dan sisanya dikirim ke berbagai daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika