REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menerima laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu terhadap salah seorang stafnya Dita Aditia Ismawati.
Wakil Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) sudah memaparkan secara lengkap aduannya ke MKD.
LBH APIK juga meminta agar MKD memproses laporan ini sesuai dengan aturan yang berlaku di tata cara MKD serta tidak ada politisasi atas perkara yang melibatkan anggota komisi III DPR RI.
MKD yang sudah menerima laporan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan taat beracara di MKD. Perkara dugaan penganiayaan anggota DPR Masinton Pasaribu terhadap salah satu stafnya Dita Aditia Ismawati sendiri juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun, MKD tetap dapat memproses perkara ini setelah ada laporan dari pihak LBH APIK.
"Karena ini sudah di ranah hukum, MKD akan berkoordinasi dengan penyidik untuk meminta bahan yang dibutuhkan," ujar Dasco di kompleks parlemen Senayan, Selasa (2/1).
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, MKD belum mengetahui perkembangan kasus dugaan penganiayaan oleh anggota DPR RI di kepolisian. Namun, koordinasi antara MKD dengan pihak aparat keamanan diperlukan agar perkara ini dapat segera diselesaikan.
Dasco menjelaskan, MKD bukan hanya sekali ini menangani perkara dugaan penganiayaan oleh anggota DPR. Bahkan, menurut Dasco intervensi ke MKD selalu ada ketika menangani perkara yang melibatkan anggota DPR RI. Namun, pihaknya menjamin, MKD akan tetap mendasarkan pada aturan dan tata beracara.
"Intervensi biasa, tapi ada tata beracara di MKD," katanya.
Setelah menerima laporan dari LBH APIK, MKD akan segera memproses laporan tersebut dengan melakukan verifikasi terhadap syarat administrasi untuk laporan. Kalau memang dalam verifikasi memenuhi syarat pelaporan, maka di tahap selanjutnya akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor. Dari pelapor, MKD juga akan memanggil terlapor untuk dikonfirmasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika