REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan sejumlah menteri dalam mengatasi beberapa persoalan. Ia pun meminta agar para menteri saling meningkatkan koordinasinya.
"Sebenarnya itu sama saja menjalankan tugas masing-masing, yang dibutuhkan koordinasi lebih baik," jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (29/1).
Ia menjelaskan, perbedaan pendapat tersebut muncul dari sudut pandang teknis pelaksanaan. JK pun mencontohkan, perbedaan pendapat yang terjadi antara menteri pertanian dengan menteri perdagangan dalam masalah pangan.
"Semuanya menyangkut sebenarnya moment. Impor tentu pertanian, perdagangan cukup tapi satu menjaga produktifitas, satu menjaga harga," jelas dia.
Kendati demikian, ia menyebut Presiden Joko Widodo telah memanggil menteri perdagangan dan menteri pertanian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pasti, ia menekankan kedua menteri tersebut harus saling berkoordinasi dalam melaksanakan program-program pemerintah.
"Kemarin sudah dijelaskan oleh presiden harus begini. Kita perintahkan pokoknya tugasmu ini tugas ini, saling mengisi, konsultasi," kata JK.
Begitu juga dengan perbedaan pendapat Menteri Perhubungan dengan pemerintah dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. JK menilai, perbedaan pendapat muncul lantaran menteri perhubungan ingin tetap menjaga prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun pemerintah menekankan dilakukannya percepatan birokrasi.
"Ini akibat dari kehati-hatian yang terjadi dewasa ini untuk jangan satu pihak keluar dari prosedur. Contohnya yang terjadi sekarang, RJ Lino jadi perkara karena prosedur," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika