REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Sebanyak 256 orang warga Lampung yang menjadi pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafar) segera dipulangkan ke wilayahnya masing-masing, dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
"Jajaran polres sudah melakukan pendataan masing-masing warga di daerahnya yang dikabarkan hilang ikut kelompok Gafatar tersebut," kata Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih di Bandarlampung, Rabu (27/1).
Sulistyaningsih mengatakan kemungkinan pemulangan pengikut Gafatar itu akan dilakukan melalui jalan darat, setelah sebelumnya mereka ditampung di Jakarta setelah diunsikan dari Kalimantan Barat.
Sementara, Direktur Intelkam Polda Lampung, Kombes Mochamad Rodjak Sulaeli, mengatakan warga Kabupaten Lampung Utara merupakan jumlah terbanyak terdata sebagai eks atau mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat itu.
"Sebanyak 256 warga Lampung yang terdata, sekitar separuhnya berasal dari Kabupaten Lampung Utara sejumlah 96 orang," katanya.
Data tersebut sementara yang didapatkan petugas Ditintelkam Polda Lampung melalui koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat pada tujuh kabupaten di Kalimantan Barat.
Berdasarkan pendataan petugas Ditintelkam Polda Lampung yang berangkat ke Kalimantan Barat, di atas kertas terdata 256 warga Lampung, yaitu 142 laki-laki dan 114 perempuan.
Jumlah warga tersebut, ia menambahkan, belum tentu semuanya warga Lampung, sehingga saat mereka nanti sudah sampai di Lampung pihaknya akan melakukan pengecekan ulang apakah mereka semuanya warga Lampung atau ada yang mengaku sebagai warga Lampung.
"Pengecekan ulang tersebut untuk mencocokkan data, karena sebelumnya kami telah menemukan dua keluarga yang berasal dari Medan dan Kepulauan Riau mengaku sebagai warga Lampung Utara," jelasnya.
Terkait dengan masalah pemulangan mereka, pihaknya tetap akan melakukan pengawalan hingga semuanya sampai di Lampung, kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintahan untuk menangani ratusan warga tersebut.
Pihaknya sudah melakukan koordinasi, dan sebagai antisipasi juga berharap pemerintah bisa menyediakan mereka tempat singgah maupun tempat untuk berdomisili yang pasti, agar menghindari hal-hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar tempat mereka tinggal.
"Itu harus diungkapkan agar bisa cepat mengambil langkah yang tepat. Selain itu, setelah penempatan di Lampung, kami akan terus memantau perkembangannya," katanya.
Sedangkan tanpa NIK KTP, laki-laki 2 orang, perempuan dua orang. Jumlahnya, laki-laki 72 orang, perempuan 60 orang, dan tanpa NIK KTP sebanyak empat orang. Warga di Kabupaten Kayong Utara, warga asal Lampung Utara laki-laki 4 orang, perempuan 4 orang, asal Lampung Tengah laki-laki tak ada, perempuan 3 orang, asal Lampung Selatan laki-laki tak ada, perempuan 2 orang.
Lalu, warga tanpa NIK KTP laki-laki 30 orang, perempuan 20 orang. Jumlahnya laki-laki 35 orang, perempuan 29 orang, dan tanpa NIK KTP sebanyak 51 orang.
Warga di Kabupaten Muara Pawan, asal Lampung Utara laki-laki 21 orang dan perempuan 16 orang.
Kemudian, di Kabupaten Sintang, tanpa NIK KTP laki-laki 5 orang dan perempuan 4 orang, di Kabupaten Mempawah asal Lampung Utara laki-laki tak ada, perempuan 1 orang, asal Metro laki-laki 2 orang, perempuan tak ada, tanpa NIK KTP perempuan 1 orang.
Sedangkan di Kabupaten Melawi, tanpa NIK KTP laki-laki 4 orang, perempuan 1 orang, dan di Kabupaten Kubu Raya, tanpa NIK KTP laki-laki 2 orang, dan perempuan 1 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
