REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Ibnu Munzir, mengungkapkan, satu-satunya kemungkinan penyelesaian kisruh konflik kepengurusan Partai Golkar hanya melalui Tim Transisi. Termasuk, jika nantinya Tim Transisi menginisiasi adanya penyelenggaraan Munas Musyawarah Nasional (Munas).

Ibnu menjelaskan, pada dasarnya pembentukan Tim Transisi dilakukan sebagai upaya penengah dan memediasi dua kubu kepengurusan Partai Golkar. Tim Transisi ini dibentuk oleh Mahmamah Partai Golkar (MPG) dan diketuai Jusuf Kalla.

Penyelesaian kisruh kepengurusan yang saat ini melanda Partai Golkar, menurut Ibnu, hanya bisa dilakukan melalui, termasuk soal kemungkinan adanya Munas. ''Fungsi Tim Transisi itu untuk menengahi dan memediasi kedua kubu. Penyelesaiannya itu (kisruh Partai Golkar) hanya bisa dilakukan oleh Tim Transisi sebagai mediator,'' kata Ibnu kepada Republika.co.id, Senin (25/1).

Sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar hasil Munas Bali adalah bakal digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal ini berbeda dengan keinginan pengurus hasil Munas Ancol mengenai adanya penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas), yang diprakarsai Tim Transisi, bukan Munaslub.

Munas itu pun dilakukan dengan mengundang kedua belah pihak. ''Mestinya, kalau mau ada rekonsiliasi, pihak-pihak yang berselisih, ber-Munas bersama, tapi judulnya Munas,'' ujar Ibnu.

Ibnu mengaku, Tim Transisi telah menyiapkan sejumlah langkah terkait persiapan Munas Partai Golkar tersebut, termasuk dengan upaya melibatkan kedua kubu. Bahkan, Ibnu yakin, Munas itu sudah bisa digelar sebelum Maret 2016 mendatang. ''Saya yakin, para tokoh dan pinisepuh punya langkah-langkah yang akan dilakukan,'' ucap dia.

(Baca Juga: Legal Standing Munaslub Partai Golkar Dinilai Lemah)

Ikuti Whatsapp Channel Republika