REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan, kalau memang rapat pimpinan nasional (Rapimnas) memutuskan untuk menggelar munas, dirinya akan patuh.
Menurutnya, dalam kondisi normal, penyelenggaraan munas luar biasa memang tidak diperlukan. Namun, saat ini Golkar berada dalam kondisi yang luar biasa dan tidak normal.
"Kondisi kita sekarang ini membutuhkan metode penyelesaian jalur tidak normal, dan itu bisa dilakukan dengan mekanisme kelembagaan melalui Munaslub," ujar Ical dalam pidato pembukaan Rapimnas, Jakarta, Sabtu (23/1).
Ical menambahkan, mengakui dilaksanakannya munaslub memang menyakitkan dan pahit. Namun, itulah yang saat ini dialami oleh partai berlambang pohon beringin ini.
Ia menegaskan akan patuh dan loyal terhadap apapun keputusan di Rapimnas. Bahkan, Ketua Umum Golkar hasil munas Riau ini menjanjikan akan menjadi orang yang paling depan untuk mengawal seluruh keputusan yang diambil dalam Rapimnas.
Ical juga memberikan saran dihadapan peserta Rapimnas, pimpinan Parpol dan utusan pemerintah, kalau memang munaslub menjadi salah satu keputusan Rapimnas, sebaiknya dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan tahun ini.
Hal itu untuk memberi waktu pada pengurus DPP hasil munaslub menyiapkan kader-kader Golkar yang akan bertarung dalam pilkada serentak tahun 2017 nanti. "Kalau saudara memutuskan untuk menyelenggarakan munaslub, saya sarankan dilaksanakan sebelum bulan puasa tahun ini," katanya.
Kalau memang Munaslub dilaksanakan, Ical yakin Golkar akan berubah tahun depan dengan wajah yang baru. Yaitu Golkar yang bersatu, Golkar yang solid. Berulang kali Ical mengucapkan kondisi yang dialami Golkar saat ini memang pahit. Sebab, selama setahun lebih, konflik internal Golkar belum juga usai.
Meskipun, jalur hukum sudah ditempuh dan menunggu babak final. Menurut Ical, kemenangan kubu Bali sudah ada di depan mata. Tinggal meunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA) selanjutnya menunggu nasib di tangan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan kepengurusan.
Namun, kata Ical, Indonesia saat ini menempatkan supremasi politik di atas supremasi hukum. Hal ini membuat konflik di tubuh partai beringin semakin berkepanjangan.
"Pahit, tapi itulah kondisi yang kita hadapi sekarang," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
