REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar bergantung kesiapan para pengurus.
"Belum tentu (Maret) karena butuh persiapnn pengurus di bawah. Persoalannya kan pengurus di bawah ini para DPD. Jadi tidak bisa langsung satu atau dua bulan ini diselesaikan di bawah," kata Wapres di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (20/1).
Dia menjelaskan masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan sebelum munas diselenggarakan. "Memang kembali ke pola ini, walaupun masih perlu dibicarakan beberapa hal, tetapi semuanya setuju munas pada ujungnya. Waktu (pelaksanaannya) yang akan dinegosiasikan," katanya.
Pembentukan tim transisi oleh Mahkamah Partai Golkar bertujuan untuk mempersatukan Golkar melalui musyawarah nasional. "Ical (Aburizal Bakrie) sudah tanda tangan. Untuk munas kami anggap perlu tokoh senior yang netral," katanya.
Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi mendaulat mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi ketua tim transisi. Komposisi tim tersebut, yaitu B.J. Habibie sebagai pelindung, JK sebagai ketua merangkap anggota, sementara para anggotanya, seperti Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Siswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo L. Sambuaga, dan Soemarsono.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, tim transisi menetapkan kepesertaan munas, panitia penyelenggara munas, dan menetapkan tanggal, bulan, serta tempat penyelenggaraan munas. Guna mendukung terselenggaranya rekonsiliasi secara total, tim juga diberi tugas untuk menata kepengurusan dan susunan fraksi MPR dan fraksi DPR selama masa transisi.
Baca juga: Pernyataan Gafatar Atas Aksi Pengusiran dan Pembakaran di Kalbar
Ikuti Whatsapp Channel Republika