REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin, Kamis (14/1) menyita perhatian seluruh warga Indonesia dan dunia. Di hari yang sama, menjadi batas waktu penawaran saham PT Freeport Indonesia.
DPR membantah teror yang terjadi di salah satu lokasi paling vital nasional ini sebagai pengalihan isu atas tenggat waktu penawaran saham tambang emas terbesar di dunia itu.
“Kalau peledakan bom ada yang mengatakan untuk pengalihan isu ‘deadline’ divestasi Freeport, saya tidak percaya,” kata anggota komisi VII DPR RI, Ramson Siagian pada wartawan, Kamis (14/1).
Ramson menambahkan, tenggat waktu divestasi PT Freeport sudah dijadwalkan untuk dibahas dengan Menteri ESDM. Jadi, pembahasan soal Freeport hanya masalah waktu saja. Sebab, memang sudah dijadwalkan.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, teror bom dan penembakan di Thamrin tidak ada hubungannya dengan jadwal divestasi Freeport.
Menurut Ramson, kalaupun pemerintah belum melakukan tindakan tegas pada Freeport, hal itu merupakan kelemahan pemerintah.
Namun, saat ini daya kritis DPR juga menurun akibat upaya Presiden Joko Widodo yang mengintervensi dan menarik partai politik bergabung untuk mendukung. Jadi, kalau soal divestasi Freeport, tidak perlu pengalihan isu dengan teror yang memakan korban.
“Terlalu tinggi cost-nya tapi tidak diperlukan,” tegas dia.
Sebelumnya, teror berupa ledakan bom dan penembakan terjadi di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, sekitar pukul 11.00 WIB. Akibat teror itu, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan puluhan lainnya terluka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika