Senin 11 Jan 2016 22:47 WIB

Tarif Bus Antarkota Jatim Turun 5 Persen

Rep: Andi Nurroni/ Red: Yudha Manggala P Putra
Loket penjulan tiket bus antar kota di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (29/6).  (Republika/Agung Supriyanto)
Loket penjulan tiket bus antar kota di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (29/6). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA—Tarif bus antar kota dalam provinsi atau AKDP di Jawa Timur akan turun sebesar 5 persen. Penurunan tarif sejalan dengan surat edaran Menteri Perhubungan merespons turunnya harga minyak mentah dunia.

Sosialisasi penurunan tarif digelar Dinas Perhubungan-Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub-LLAJ) Jawa Timur, Senin (11/1). Bertempat di kantor Dishub-LLAJ Jawa Timur di Jalan A Yani, Surabaya, sosialisasi dihadiri perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta para pengusaha angkutan.

Kabid Angkutan Jalan Dishub-DLLAJ Surabaya Sumarsono menyampaikan, penurunan tarif angkutan AKDP telah diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi penurunan tarif angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP.

Pasalnya, menurut Sumarsono, beberapa trayek AKDP dan AKAP di Jawa Timur memiliki tujuan kota yang tidak terpaut jauh. Beberapa contohnya, menurut dia, adalah Surabaya-Madiun (AKDP) dan Surabaya-Solo-Jogja (AKDP), Surabaya Tuban (AKDP) dan Surabaya-Semarang (AKAP) serta Surabaya-Banyuwangi (AKDP) dan Surabaya-Denpasar (AKAP).

“Jadi, jangan sampai memunculkan disparitas tarif yang terlalu tinggi,” ujar Sumarsono kepara wartawan seusai pertemuan.

Sumarsono menjelaskan, penurunan tarif diberlakukan untuk angkutan berbahan bakan solar. Pemerintah sendiri telah menetapkan harga solar turun Rp 1050, dari Rp 6700 menjadi Rp 5.650. Sedangkan BBM jenis premium, hanysa turun sebesar Rp 350, dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.950.

Usulan penurunan sebesar 5 persen, menurut Sumarsono, telah disepakati oleh Organda Jawa Timur. Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Jawa Timur akan segera menetapkannya melalui peraturan daerah pada 15 Januari mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD Organda Firmansyah menyampaikan, pihaknya tidak punya pilihan kecuali menerima keputusan pemerintah. Hanya saja, ia menyesalkan karena perumusan penurunan harga tidak melibatkan Organda.

Menurut Firmansyah, kalkulasi tarif tidak hanya ditentukan oleh BBM. Komponen lain yang sangat memengaruhi, kata dia, adalah suku cadang (spare part).

“Sekarang harga spare part kan tidak ikut turun, bahkan terus naik. 2015 saja, harga ban itu sudah naik tiga kali,” ujar Firmansyah.

Firmansyah menyampaikan, pihaknya sebenarnya memiliki usulan alternatif selain penurunan tarif. Menurut dia, kompensasi bisa diganti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement